PALOPO – Langkah cepat Pemerintah Kota Palopo di bawah kepemimpinan Wali Kota Hj. Naili Trisal yang memastikan pencairan gaji ke-13 bagi ASN dan PPPK mulai Senin (15/6/2026), mendapat respons positif dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Badan Kajian dan Pengawasan Pembangunan Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (BKPP AMJI-RI), Muh. Rafi.
Dalam keterangannya, Muh. Rafi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Palopo atas kebijakan yang dinilai sangat tepat waktu dan berpihak pada kebutuhan mendasar para aparatur negara.
“Kami dari BKPP AMJI-RI sangat mengapresiasi respons cepat dan kepedulian Ibu Wali Kota, Hj. Naili Trisal. Kebijakan mencairkan gaji ke-13 di pertengahan Juni ini adalah langkah yang sangat humanis dan taktis, mengingat saat ini para orang tua tengah dihadapkan pada persiapan tahun ajaran baru sekolah. Ini bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparaturnya,” ujar Muh. Rafi.
Selain ketepatan waktu pencairan, Rafi juga menyoroti imbauan bijak dari Wali Kota Palopo yang meminta ASN untuk membelanjakan dana tersebut di dalam kota. Menurutnya, pesan tersebut menunjukkan visi makro ekonomi yang kuat dari seorang kepala daerah.
“Poin yang sangat menarik dan patut didukung penuh adalah ajakan Ibu Wali Kota agar ASN berbelanja di toko dan pelaku usaha lokal Palopo. Ini adalah strategi cerdas untuk memastikan stimulus sebesar Rp21 miliar ini tidak lari ke luar daerah, melainkan langsung berputar dan menghidupkan UMKM serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat Palopo,” lanjutnya.
Secara konstruktif, Muh. Rafi juga memberikan catatan membangun agar momentum ini dijadikan pemacu peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkup Pemkot Palopo.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan pembangunan, kami berharap kesejahteraan yang ditunaikan lebih awal oleh Pemkot Palopo ini dibalas dengan peningkatan kinerja, disiplin, dan dedikasi yang lebih tinggi oleh seluruh ASN dan PPPK dalam melayani masyarakat. Kota Palopo sudah membuktikan diri menjadi daerah kedua tercepat di Luwu Raya yang merealisasikan hak ini, dan prestasi administratif tersebut harus linier dengan kualitas pelayanan publik di lapangan,” pungkas Rafi. (FSL)
