TANGERANG SELATAN – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) Antar Daerah serta Perjanjian Kerja Sama Replikasi dan Pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan.
Kegiatan yang turut dihadiri oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Gubernur Banten, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK-RI, Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta sejumlah kepala daerah ini digelar di Aula Blandongan, Gedung Utama Balai Kota Tangerang Selatan, pada Senin (21/9/2026).
Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam rangka Implementasi Integrasi Nomor Induk Bidang (NIB), Nomor Objek Pajak (NOP), dan Validasi BPHTB melalui Sistem Peta Pajak dan Pertanahan.
Melalui sistem tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru akan mereplikasi inovasi digital milik Pemkot Tangsel guna mewujudkan pengelolaan pajak daerah dan data pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesempatan yang sama, digelar pula Tangsel Expo yang menampilkan produk unggulan UMKM binaan UP2K PKK, Dekranasda, dan Perhimpunan Anggrek Indonesia Tangerang Selatan.
Kehadiran Bupati Barru yang didampingi oleh Kepala Bapenda, Kadis Kominfo-SP, Kadis PUTR Perkim, Inspektur Daerah, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda ini menjadi wujud komitmen Pemkab Barru dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transformasi digital pelayanan publik di sektor pajak dan pertanahan.
Pemerintah Kabupaten Barru menyambut positif kerja sama replikasi sistem pelayanan pertanahan yang diprakarsai oleh Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Usai penandatanganan, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menyampaikan bahwa replikasi sistem dari Pemkot Tangsel ini merupakan langkah strategis karena daerah tidak perlu kembali mengalokasikan anggaran APBD untuk membangun sistem serupa dari awal.
“Ini sangat membantu pemerintah daerah karena sistemnya direplikasi dan diberikan secara gratis. Jadi, kita tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk membuat sistem baru,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung optimalisasi PAD, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Harapannya, dengan sistem ini kita bisa mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya dari PBB dan BPHTB,” jelasnya.
Bupati menegaskan, Pemkab Barru akan segera menindaklanjuti kerja sama tersebut. Setibanya di Barru, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru untuk mempersiapkan penerapan sistem di daerah.
“Kita akan segera berkoordinasi dengan BPN di Barru agar sistem ini bisa segera kita terapkan,” tegasnya.
Langkah percepatan koordinasi ini diharapkan membuat implementasi sistem dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah daerah.
“Bagi Pemkab Barru, kerja sama replikasi sistem pelayanan pertanahan ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi, sekaligus mencari ruang-ruang inovasi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah,” terang Bupati.
Selain mengapresiasi kerja sama tersebut, Bupati Barru juga memuji penyelenggaraan Tangsel Expo yang dinilainya berlangsung tertata dengan baik. Menurutnya, acara tersebut tidak hanya menjadi ruang promosi dan interaksi antardaerah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM serta sektor perhotelan.
“Acara ini sangat baik dan tertata. Tangsel Expo juga memberikan dampak positif bagi UMKM dan perhotelan. Ini tentu menjadi hal yang patut kita apresiasi,” ungkapnya. (TIM)
