BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat pengawalan terhadap 12 usulan lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029. Pengawalan ini dilakukan melalui sinkronisasi data, koordinasi lintas sektor, fasilitasi penyiapan lahan, hingga percepatan penyelesaian persyaratan perizinan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari keterlibatan aktif Pemkab Barru dalam sinkronisasi roadmap pengembangan ketenagalistrikan Sulawesi Selatan. Kegiatan bertajuk Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) dari Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan di Sulawesi Selatan ini diselenggarakan pada Senin, 21 September 2026.
Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, yang mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, hadir langsung dalam pembukaan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) di Lantai 6 Kantor PT PLN (Persero) UID Sulselrabar.
Berdasarkan roadmap Lisdes Sulawesi Selatan 2026–2029 yang dipaparkan dalam forum tersebut, Kabupaten Barru mengusulkan 12 lokasi dengan rencana pelaksanaan masing-masing enam lokasi pada 2026 dan enam lokasi pada 2027.
Meski demikian, pengawalan tidak berhenti pada tahap pengajuan. Dari 12 lokasi yang diusulkan, enam di antaranya berada di kawasan hutan sehingga memerlukan koordinasi lanjutan serta pemenuhan ketentuan perizinan bersama instansi berwenang.
Pemkab Barru memastikan aspek ini menjadi perhatian utama dalam proses sinkronisasi, agar setiap usulan siap berdasarkan validitas data, kesiapan lahan, kebutuhan teknis, serta regulasi perizinan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, seluruh usulan lokasi dari pemerintah kabupaten/kota dikonfirmasi, divalidasi, dan diklarifikasi bersama Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, PT PLN (Persero), Kementerian ESDM, serta kementerian dan lembaga terkait. Hasil sinkronisasi ini menjadi dasar penentuan langkah tindak lanjut sekaligus memperkuat pengawalan pada tahapan berikutnya.
Keterlibatan Pemkab Barru turut didukung oleh kehadiran sejumlah perangkat daerah terkait. Wakil Bupati didampingi oleh Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas PMDPPKB, serta perwakilan Dinas Perhubungan. Kehadiran lintas perangkat daerah ini menunjukkan bahwa pengawalan Program Lisdes membutuhkan kerja sama kolektif, khususnya dalam memastikan kesiapan lokasi, fasilitasi lahan, dukungan administrasi, dan penyelesaian persyaratan teknis.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, S.T., M.Sc., Ph.D., dalam sambutannya menekankan pentingnya Program Listrik Perdesaan dalam memperluas akses energi bagi masyarakat. Menurutnya, listrik adalah kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penguatan perekonomian masyarakat.
Program Listrik Perdesaan 2026–2029 merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan serta daerah yang selama ini sulit dijangkau. Tercatat, rasio elektrifikasi di Sulawesi Selatan telah mencapai 97,035 persen, sementara rasio desa berlistrik berada di angka 98,91 persen. Kendati demikian, sejumlah wilayah masih memerlukan perhatian khusus guna meningkatkan akses dan keandalan pasokan listrik.
Sementara itu, EVP Pengembangan Listrik Desa PT PLN (Persero), Ahmad Mustaqir, menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam memastikan validitas data lokasi usulan, memfasilitasi penyiapan lahan, dan mempercepat proses perizinan.
Bagi Kabupaten Barru, sinkronisasi ini menjadi momentum strategis untuk memastikan 12 usulan lokasi Lisdes tidak sekadar tercatat di dalam roadmap, tetapi juga dikawal kesiapan serta persyaratannya secara bertahap.
Kolaborasi yang solid antara Pemkab Barru, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PLN, Kementerian ESDM, serta instansi terkait diharapkan mampu memastikan kelancaran program hingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di lokasi sasaran. (TIM)
