Oleh: Arham M.Si. La Palellung (Ketua Umum Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI RI) / Ketua Dewan Kajian Strategis KITA INDONESIA
Pelantikan Hj. Naili Trisal, S.E. dan Akhmad Syarifuddin Daud sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo periode 2025–2030 menandai dimulainya babak baru pembangunan di Kota Palopo. Visi “Palopo Baru Menuju Kota Jasa Global” merupakan gagasan besar yang patut diapresiasi sebagai arah pembangunan yang progresif, visioner, dan berorientasi masa depan.
Sebagai seseorang yang pernah bertahun-tahun menetap dan berinteraksi langsung dengan dinamika sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat Palopo, saya melihat kota ini memiliki modal stimulan yang sangat kuat. Palopo berpotensi besar untuk terus berkembang sebagai pusat jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kawasan di Indonesia Timur.
Posisi geografis Palopo yang strategis menjadikannya bukan sekadar pusat pemerintahan daerah, melainkan simpul pergerakan ekonomi yang menghubungkan kawasan Luwu Raya, Tana Toraja, Toraja Utara, hingga sebagian wilayah Sulawesi Tengah. Dalam konteks pembangunan regional, Palopo memikul fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar luas wilayah administratifnya.
Namun dalam perspektif kajian strategis, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa megah visinya, melainkan seberapa efektif visi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Palopo sejatinya tidak sedang memulai dari titik nol. Kota ini sejak lama dikenal sebagai pusat aktivitas perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan jasa di kawasan Luwu Raya. Karena itu, tantangan terbesar saat ini bukan lagi bagaimana menjadikan Palopo sebagai kota jasa, melainkan bagaimana mendongkrak kualitas, efisiensi, dan daya saing sektor jasa tersebut agar mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional, bahkan global.
Dalam perspektif yang lebih luas, visi Palopo sebagai Kota Jasa Global sesungguhnya tidak hanya penting bagi masyarakat setempat. Visi ini mencerminkan tantangan yang juga sedang dihadapi banyak daerah di Indonesia, khususnya kota-kota menengah yang tengah berupaya menemukan identitas dan keunggulan kompetitifnya di tengah pusaran perubahan ekonomi global.
Selama beberapa dekade, pembangunan nasional cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar. Namun ke depan, kota-kota menengah seperti Palopo akan memainkan peran yang semakin strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketika kota metropolitan mulai menghadapi persoalan kepadatan penduduk, keterbatasan ruang, dan tingginya biaya ekonomi, kota-kota regional justru memiliki peluang emas untuk mengambil alih peran sebagai pusat jasa, logistik, dan ekonomi digital yang melayani kawasan yang lebih luas.
Oleh sebab itu, keberhasilan Palopo kelak tidak hanya menjadi pencapaian sebuah kota, melainkan dapat menjadi cetak biru (blueprint) bagaimana daerah mampu membangun daya saing melalui penguatan sektor jasa, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif.
Perlu digarisbawahi bahwa kota jasa tidak dibangun melalui proyek seremonial belaka. Kota jasa dikonstruksi melalui reformasi birokrasi yang konsisten, pelayanan publik yang cepat dan profesional, kepastian hukum bagi dunia usaha, kualitas pendidikan yang unggul, layanan kesehatan prima, infrastruktur memadai, serta transformasi digital yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.
Dalam konteks tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan strategis yang perlu dijawab oleh Pemerintah Kota Palopo selama lima tahun ke depan:
1. Bagaimana meningkatkan daya tarik investasi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lokal?
2. Bagaimana menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja muda dan terdidik?
3. Bagaimana menjadikan Palopo sebagai pusat ekonomi kawasan yang benar-benar kompetitif?
4. Bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, melainkan berdampak merata kepada seluruh lapisan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan ini krusial karena keberhasilan visi Kota Jasa Global akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun ekosistem pembangunan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Investor tidak hanya membutuhkan infrastruktur fisik, tetapi juga kepastian regulasi dan kemudahan berusaha. Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan bantuan modal, tetapi juga akses pasar, inovasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Sementara itu, masyarakat membutuhkan pelayanan yang sederhana, cepat, transparan, dan bebas dari praktik birokrasi yang berbelit-belit.
Sebagai pengurus Badan Kajian Strategis (BAKASTRA) HIPMI Sulawesi Selatan, saya memandang ada enam agenda prioritas yang layak menjadi atensi serius Pemerintah Kota Palopo: Pertama, memperkuat posisi Palopo sebagai pusat perdagangan dan jasa regional melalui pengembangan sektor logistik, distribusi, dan perdagangan modern yang terintegrasi dengan kebutuhan kawasan Luwu Raya.
Kedua, menciptakan iklim investasi yang sehat melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
Ketiga, meningkatkan kualitas SDM melalui penguatan pendidikan, pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif agar generasi muda Palopo mampu menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton.
Keempat, mempercepat transformasi digital pemerintahan guna menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses.
Kelima, memperkuat identitas Palopo sebagai kota jasa yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan karakter masyarakat Tana Luwu yang menjunjung tinggi siri’, pesse, serta semangat kebersamaan.
Keenam, mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis UMKM, ekonomi kreatif, industri jasa, dan teknologi digital agar ketahanan ekonomi daerah tidak rapuh karena bergantung pada satu sektor tertentu saja.
Meski demikian, keberhasilan pembangunan tidak boleh diletakkan di pundak pemerintah semata. Dunia usaha, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk mengawal arah pembangunan daerah.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, AMJI RI akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, dukungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai cek kosong atau pembenaran tanpa kritik. Justru kritik yang objektif, berbasis data, dan konstruktif merupakan bentuk kepedulian tertinggi agar roda pemerintahan tetap berjalan di atas rel transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik.
Di bawah kepemimpinan Hj. Naili Trisal, S.E., saya optimistis Palopo memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan pembangunan yang signifikan. Dengan kepemimpinan yang inklusif, tata kelola yang baik (good governance), keberanian mengambil keputusan strategis, serta kemampuan berkolaborasi lintas sektor, Palopo berpotensi tumbuh menjadi pusat jasa modern penyangga utama pembangunan Sulawesi Selatan bagian timur.
Lima tahun ke depan akan menjadi periode pembuktian yang krusial. Apakah visi “Palopo Baru Menuju Kota Jasa Global” mampu diwujudkan menjadi realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat, ataukah berakhir sekadar sebagai slogan indah di dalam dokumen perencanaan.
Masyarakat Palopo tentu berharap pada pilihan yang pertama. Sebab, sejarah tidak pernah mencatat seberapa indah visi yang tertulis, melainkan seberapa besar perubahan nyata yang berhasil diwujudkan.
Palopo tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi, integritas dalam mengelola amanah rakyat, serta kemampuan membangun kolaborasi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Jika orkestrasi ini mampu diwujudkan, Palopo bukan hanya akan menjelma menjadi Kota Jasa Global, melainkan juga menjadi model pembangunan kota menengah yang berhasil, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. (*)
