TAKALAR – Masyarakat Takalar mulai meragukan janji manis, Bupati terpilih, Mohammad Firdaus Daeng Manye. Warga menilai Daeng Manye hanya sibuk mengklaim keberhasilan program secara sepihak tanpa menunjukkan aksi dan realisasi nyata di tengah masyarakat.
Padahal saat kampanye, Daeng Manye menjanjikan perbaikan infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Namun, setelah setahun berjalan, fakta di lapangan menunjukkan dampak yang jauh dari harapan.
Keraguan warga Butta Panrannuangku tersebut tumpah melalui media sosial dan diskusi di berbagai grup WhatsApp. Keluhan yang muncul beragam, mulai dari jalan rusak, dugaan korupsi dan nepotisme, mutasi pejabat yang dinilai sebagai ajang ‘balas jasa dan balas dendam’, hingga nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak jelas. Hal ini dianggap sebagai indikator kegagalan janji mantan petinggi Telkom tersebut.
Berbagai pihak mulai berspekulasi bahwa adik kandung mantan Kapolda Metro Jaya itu lebih fokus membangun citra positif melalui humas pemda dan mengejar keuntungan pribadi lewat program digital. Daeng Manye dinilai hanya mencari validasi melalui data di atas kertas.
“Di bawah kepemimpinan Mohammad Firdaus Daeng Manye, angka-angka terlihat membaik: ekonomi naik, kemiskinan turun, dan pelayanan publik diklaim meningkat,” tulis salah satu akun di grup Facebook Info Takalar.
Namun, ia melanjutkan bahwa kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, dan dampak program pemerintah belum terasa. Kenaikan data statistik dinilai tidak menyentuh kehidupan sehari-hari warga.
Sorotan tajam juga tertuju pada dugaan penyimpangan pengadaan tong sampah dan pengadaan buku yang menyeret nama keluarga dekat bupati. Selain itu, perangkat desa dan PPPK hingga saat ini dikabarkan belum mendapatkan hak-hak mereka. Keluhan ini telah viral di berbagai platform media sosial dan portal berita lokal di Takalar.
Diketahui, ribuan PPPK yang dilantik serentak oleh Bupati Takalar di Lapangan Upacara Kantor Bupati pada Kamis, 18 Desember 2025, hingga memasuki Maret 2026 ini nasibnya masih terkatung-katung. Meski telah resmi diangkat dan mengemban beban kerja layaknya ASN, kejelasan mengenai penggajian mereka masih gelap.
Pengangkatan massal tersebut dituding sebagai ambisi Daeng Manye untuk sekadar mencari pengakuan masyarakat, alih-alih memberikan solusi konkret bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Pemerintah daerah tidak memikirkan nasib kami. Kami memiliki keluarga yang butuh makan, kami butuh gaji,” ujar salah seorang tenaga PPPK yang enggan disebutkan namanya, Kamis (12/3/2026).
Di tengah dinamika kontroversi ini, Firdaus Daeng Manye tetap tampil percaya diri. Ia seolah menutup mata terhadap kritik dan tetap menganggap seluruh programnya telah sukses menyentuh masyarakat Takalar. (HSN/TIM)
