JAKARTA – Gelombang aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa sejak Jumat, 12 Juni 2026, dan masih terus bergulir hingga hari ini, dinilai sebagai peringatan keras bagi pihak eksekutif. Pemerintah dituntut untuk segera mengambil langkah nyata melalui kebijakan yang pro-perbaikan.
Pandangan tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, saat menanggapi maraknya aksi demonstrasi belakangan ini.
Menurut Andreas, demonstrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
“Aksi turun ke jalan yang kita saksikan beberapa hari terakhir ini merupakan wujud nyata dari kebebasan berkumpul dan mengekspresikan pendapat,” ujar Andreas pada Senin (15/6/2026).
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat—mulai dari kalangan akademisi hingga para pengemudi ojek online (ojol)—menunjukkan bahwa aspirasi yang disuarakan benar-benar murni dari hati nurani rakyat.
“Gerakan ini mencerminkan aspirasi yang tulen dari masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa dan para pengemudi ojek,” jelasnya.
Ada beberapa poin krusial yang menjadi tuntutan massa. Di antaranya adalah desakan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), peninjauan ulang terhadap program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dianggap terlalu menguras APBN, serta penolakan terhadap isu militerisasi yang dinilai dapat mencederai proses demokratisasi hasil Reformasi 1998.
Andreas menekankan bahwa fokus utama saat ini berada pada bagaimana pemerintah merespons tuntutan tersebut. Baginya, dinamika sosial ini adalah alarm yang tidak boleh diabaikan.
“Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah mau membuka telinga? Ini adalah peringatan yang sangat serius. Saat kepercayaan publik sedang merosot, jika alarm ini tidak dijawab dengan kebijakan yang solutif, tidak menutup kemungkinan eskalasi massa akan meluas,” pungkasnya. (IDR/TIM).
