MAKASSAR- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang melanda hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam sepekan terakhir menuai kecaman keras. Ketua Forum Rakyat Takalar (FORTAL) Sulsel, Musafir, mengecam pemerintah dan PT Pertamina yang dinilai gagal total menjamin pasokan energi untuk rakyat.
Musafir menilai antrean panjang yang mengular di hampir semua SPBU di Sulsel adalah bukti nyata kelumpuhan tata kelola distribusi. Kondisi ini makin parah karena masyarakat juga menghadapi kelangkaan LPG 3 kg.
“Ini bukan lagi kelangkaan biasa, ini krisis energi. Pemerintah pusat dan Pertamina tidak boleh cuci tangan dengan alasan panic buying. Rakyat kecil yang butuh solar dan pertalite untuk melaut, bertani, dan menarik ojek adalah pihak yang paling menderita. Antrean terjadi sampai berjam-jam, bahkan sampai menutup ruas jalan sebagai bentuk kekecewaan,” tegas Musafir dalam keterangan persnya di Makassar, Jumat (12/9/2026).
Ia bahkan menuding ada indikasi pembiaran terhadap permainan distribusi di lapangan. Padahal sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengklaim tidak terjadi kelangkaan BBM dan LPG 3 kg di wilayah Sulsel.
Klaim tersebut dibantah oleh fakta di lapangan. Massa aksi di beberapa daerah bahkan menutup ruas jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel yang dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM bersubsidi ini.
Untuk itu, FORTAL Sulsel menyampaikan dua desakan keras:
– Kecaman kepada Pemerintah.
Musafir menilai pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) lepas tanggung jawab. Ia meminta Gubernur Sulsel tidak hanya memperketat pengawasan, tetapi juga mendesak pusat untuk menambah kuota BBM bersubsidi bagi Sulsel.
– Pencopotan Dirut Pertamina.
FORTAL Sulsel secara resmi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Menurutnya, pimpinan Pertamina telah gagal memberikan solusi konkret.
“Yang kami minta bukan jawaban ataupun penjelasan, melainkan langkah konkret Pertamina mengatasi kejadian ini dan realitas yang dihadapi masyarakat,” ujar Musafir mengutip desakan DPRD Sulsel yang turut merasa kecewa.
“Jika Dirut tidak mampu menstabilkan pasokan, lebih baik mundur atau dicopot. Jangan jadikan rakyat Sulsel sebagai korban kelangkaan buatan. Kami beri waktu 3×24 jam. Jika antrean masih mengular, FORTAL akan menurunkan massa besar-besaran di depan Kantor Pertamina Regional Sulawesi dan DPRD Sulsel,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi belum memberikan tanggapan resmi atas desakan pencopotan tersebut. Sebelumnya, pihak Pertamina berdalih terjadi panic buying dan penggiringan opini di tengah masyarakat. (HSN/TIM)
