JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, memberikan catatan kritis terhadap rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka peluang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Wacana tersebut muncul seiring meningkatnya tekanan terhadap APBN akibat melonjaknya harga minyak dunia.
Kholid mewanti-wanti agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil kebijakan tersebut. Menurutnya, menaikkan harga BBM bersubsidi berisiko memicu efek domino, terutama pada lonjakan harga bahan pangan yang akan membebani masyarakat.
“Menkeu harus sangat berhati-hati. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu kenaikan harga di berbagai sektor lain,” tegas Kholid pada Senin (9/3/2026).
Politisi yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa lonjakan harga pangan secara langsung akan menekan daya beli masyarakat. Mengingat konsumsi rumah tangga adalah motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan daya beli dikhawatirkan akan menghambat target pertumbuhan ekonomi.
Alih-alih menaikkan harga BBM, Kholid menyarankan agar pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap postur APBN. Ia mendorong adanya efisiensi dan realokasi anggaran pada program-program pemerintah yang dirasa masih bisa dioptimalkan.
“Pak Menkeu sebelumnya sempat menyebut akan meninjau ulang alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya. Jika evaluasi tersebut masih memungkinkan, maka itu bisa menjadi opsi yang lebih bijak. Tentu, semua langkah harus diperhitungkan dengan sangat matang dan cermat,” tambahnya.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah memantau fluktuasi harga minyak mentah global dan dampaknya terhadap fiskal nasional. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi pelebaran defisit anggaran.
Menurut Purbaya, jika harga minyak mentah dunia konsisten menyentuh angka 92 dolar AS per barel, beban terhadap defisit anggaran negara diprediksi akan semakin berat. (TIM)
