SUMENEP – Setelah menjadi sorotan tajam di media sosial dan pemberitaan yang masif, kondisi Jalan Pelabuhan Masalembu yang rusak parah akhirnya mendapat atensi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur. Kerusakan jalan di bawah naungan pemerintah provinsi tersebut sebelumnya dinilai mengancam keselamatan masyarakat kepulauan.
Koordinator Dishub Jatim Wilayah Kerja Masalembu, Fikri Haikal, mengonfirmasi bahwa pihak dinas mulai bergerak untuk meninjau lokasi.
“Barusan kami diminta mengirimkan video kondisi causeway (jalan akses pelabuhan) langsung oleh Kepala Dinas. Mudah-mudahan dengan adanya atensi dari masyarakat Masalembu, pelabuhan ini bisa segera dibenahi,” ujar Fikri sebagaimana dikutip jurnalisindonesia via telepon, Jumat (27/3/2026).
Menanggapi hal itu, warga Kepulauan Masalembu menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga perbaikan fisik benar-benar terealisasi. Hasan, salah satu warga setempat, menyatakan bahwa masyarakat tidak akan berhenti memviralkan kondisi tersebut jika tidak ada tindakan nyata.
“Kami akan terus mengawal sampai jalan pelabuhan yang membahayakan ini diperbaiki. Semoga respons Pemprov Jatim bukan sekadar ‘lipstik’ atau omong kosong belaka,” tegas Hasan.
Sebelumnya, isu ini sempat memicu reaksi keras dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Melalui pesan singkat, Gubernur Khofifah merespons kritik mengenai ketidakbecusan pengelolaan pelabuhan dengan menyoroti program-program lain yang telah dijalankan.
“Anda tidak lihat ya, mudik dan balik gratis Jangkar-Raas dan Jangkar-Sapudi. Ada baiknya Anda membaca dan melihat upaya Pemprov untuk membantu masyarakat kepulauan,” tulis Khofifah via WhatsApp, Jumat (27/3).
Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai detail perbaikan spesifik untuk Pelabuhan Masalembu yang terbengkalai, gubernur memilih untuk tidak memberikan tanggapan tambahan.
Kondisi jalan pelabuhan yang berlubang, tergenang air saat hujan, serta minim penerangan telah mengakibatkan banyak pengendara sepeda motor terjatuh. Hal ini memicu desakan warga agar pengelolaan pelabuhan dikembalikan kepada Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) di bawah Kementerian Perhubungan.
Warga membandingkan kondisi Pelabuhan Masalembu dengan Pelabuhan Keramaian yang dikelola langsung oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub (UPP Kelas III Masalembu).
“Coba bandingkan, Pelabuhan Keramaian sangat terawat dan bagus karena dikelola Kementerian Perhubungan. Sementara Pelabuhan Masalembu yang dikelola Pemprov Jatim malah hancur dan dibiarkan membahayakan. Jika Pemprov tidak sanggup, kembalikan saja pengelolaannya ke pusat,” pungkas Hasan.
Hingga saat ini, masyarakat dan media lokal berkomitmen untuk terus memantau perkembangan di lapangan guna mencegah timbulnya korban jiwa akibat infrastruktur yang buruk. (ILY/RED)
