MAKASSAR – Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek perbaikan preservasi proyek multiyears paket 1 (satu) di Jalan Hertasning, Makassar, Selasa (3/3/2026).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap enam paket pengerjaan jalan yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi D DPRD Sulsel menyoroti dugaan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan proyek, baik oleh manajemen konstruksi (MK) maupun kontraktor pelaksana.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyoroti dugaan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan proyek. Menurutnya, pengerjaan jalan sepanjang 1,8 kilometer tersebut belum menunjukkan standar kualitas yang optimal.
“Hasil kunjungan ini menandakan ada ketidakprofesionalan dalam pengerjaan, baik dari pihak MK (Manajemen Konstruksi) maupun kontraktor. Kami melihat komposisi campuran material yang digunakan tidak sesuai harapan,” ujar Kadir Halid di sela-sela peninjauan.
Kritik tajam juga disampaikan oleh Anggota Komisi D, Muhammad Sadar dan anggota Komisi D, Lukman B Kady. Ia menegaskan bahwa kualitas aspal tidak bisa hanya dinilai secara visual, melainkan harus melalui uji laboratorium yang akurat. Ia mendesak dilakukannya pengambilan sampel melalui metode core drill untuk membuktikan kesesuaian spesifikasi di lapangan, mulai dari suhu campuran aspal saat dihamparkan hingga ketebalan lapisan yang dipersyaratkan.
Lukman B Kady menegaskan bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dilapangan akan dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami akan terus melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh paket pekerjaan guna memastikan kualitas infrastruktur sesuai standar dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Selain masalah kualitas, dia juga mempertanyakan skala prioritas pengerjaan. Mereka menemukan fakta bahwa ruas jalan lain dengan tingkat kerusakan yang lebih parah, seperti Jalan Aroepala, justru belum mendapatkan penanganan.
Pengawasan intensif ini akan terus berlanjut ke titik-titik lain, termasuk proyek di kawasan Yasin Limpo, Burung-Burung, Bili-Bili, hingga daerah Malino, Sinjai, dan Bulukumba. Hal ini dilakukan demi memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat guna dan menghasilkan infrastruktur yang tahan lama bagi masyarakat. (HSN)
