BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui penguatan digitalisasi transaksi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Evaluasi PAD dan PBB-P2 Triwulan II Tahun 2026 yang dipimpin oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., di Baruga Singkeru Adae, Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (31/8/2026).
Evaluasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang sebelumnya dibuka oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari.
Abustan mengatakan bahwa PAD memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah diminta tidak hanya mengejar target, tetapi juga terus mencari terobosan untuk memperkuat penerimaan daerah.
“PAD ini penting karena merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan kita. Karena itu, inovasi dan kreativitas harus terus kita tingkatkan,” ujar Abustan.
Menurutnya, pengelolaan pendapatan daerah harus semakin efektif, transparan, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Digitalisasi Transaksi Diperluas
Salah satu fokus evaluasi adalah percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Pemkab Barru mendorong penggunaan transaksi elektronik dalam kegiatan pemerintahan maupun pembayaran pajak dan retribusi. Digitalisasi dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Abustan meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama perangkat daerah terkait untuk semakin aktif melakukan edukasi mengenai pemanfaatan transaksi digital, termasuk penggunaan QRIS.
“Semua kegiatan dan event yang ada diharapkan menggunakan transaksi elektronik. Ini bagian dari upaya kita mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” katanya.
Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat agar penggunaan layanan perbankan dan kanal pembayaran digital semakin luas.
Capaian Pajak Daerah 45,72 Persen
Dalam evaluasi tersebut terungkap bahwa realisasi pendapatan pajak daerah hingga Triwulan II 2026 mencapai 45,72 persen. Sementara itu, realisasi retribusi jasa umum berada di kisaran 32 persen, retribusi jasa usaha sekitar 37 persen, dan retribusi perizinan tertentu telah mencapai sekitar 50 persen.
Wakil Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah mengambil langkah terukur untuk menggenjot capaian tersebut pada sisa tahun anggaran 2026. Khusus PBB-P2, pemerintah daerah diminta memanfaatkan momentum aktivitas ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif.
“Manfaatkan momentum untuk meningkatkan PAD, tetapi lakukan dengan membahagiakan masyarakat. Pendekatannya harus persuasif dan memberikan pelayanan yang baik,” pesannya.
Abustan juga meminta aparatur pemerintah memberikan contoh dengan memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk membayar PBB-P2 melalui kanal pembayaran digital.
Potensi PAD Kesehatan hingga Perhubungan
Pemkab Barru turut menyoroti optimalisasi retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Salah satu upaya yang didorong adalah peningkatan penggunaan sistem pembayaran nontunai.
Penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) juga dinilai penting agar mampu menyediakan layanan pengujian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah.
Di sektor perhubungan, pemerintah daerah mendorong pemetaan kembali potensi penerimaan dari retribusi parkir, pelayanan kepelabuhanan, dan pemanfaatan aset daerah. Pemetaan tersebut diharapkan dapat membuat kontribusi sektor perhubungan terhadap PAD menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.
Pariwisata Dinilai Memiliki Potensi Besar
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian dalam evaluasi. Sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Barru dinilai memiliki potensi untuk memberikan kontribusi lebih besar apabila dikelola secara profesional. Pengelolaan destinasi tetap harus memperhatikan kenyamanan pengunjung, kualitas pelayanan, dan aspek keberlanjutan.
Abustan mengatakan kemungkinan penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada objek wisata milik pemerintah dapat menjadi salah satu opsi yang dikaji. Pola tersebut diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.
Peningkatan PAD Harus Sejalan dengan Pelayanan
Abustan menegaskan bahwa peningkatan penerimaan daerah tidak boleh mengabaikan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, hingga pengelola retribusi diminta memperkuat koordinasi dan sinergi.
Masyarakat, menurutnya, harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam strategi peningkatan pendapatan daerah. Pemungutan pajak dan retribusi perlu dilakukan secara humanis, komunikatif, serta memberikan kemudahan.
“Yang kita lakukan bukan hanya bagaimana meningkatkan PAD, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa nyaman,” ujarnya.
Evaluasi Triwulan II ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki strategi penerimaan pada periode berikutnya. Melalui kolaborasi antarperangkat daerah dan dukungan masyarakat, optimalisasi PAD dan PBB-P2 diharapkan dapat semakin memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan Kabupaten Barru.
“Jangan lengah. Kita harus terus berusaha, berkoordinasi, dan bekerja bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkas Abustan. (RED)
